Pisah Gerbong, Pisah Keluarga: Saat Pernyataan Menteri Justru Menggerus Wibawa Pemerintah

Jakarta, –//Portallensa.com//– Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, soal penempatan gerbong laki-laki di depan dan belakang sementara perempuan di tengah pascakecelakaan kereta api, terdengar seperti solusi yang lahir lima menit sebelum konferensi pers dimulai. Alih-alih menenangkan publik, pernyataan itu justru memancing pertanyaan: sebenarnya yang sedang dibenahi keselamatan transportasi atau sedang mengatur formasi lomba tarik tambang?

Karena kalau logikanya demikian, nanti mungkin muncul aturan baru: penumpang yang takut naik kereta duduk di gerbong paling aman, yang berani di depan lokomotif, dan yang sering telat kerja ditempatkan dekat pintu keluar supaya langsung loncat ke kantor.

Padahal akar persoalan transportasi publik di republik ini bukan berada pada posisi laki-laki dan perempuan di dalam gerbong. Masalahnya ada pada keselamatan perjalanan, kualitas rel, sistem sinyal, pengawasan teknis, disiplin operasional, mitigasi kecelakaan, sampai kenyamanan penumpang yang sering kali masih jauh dari kata ideal.

Yang dibutuhkan masyarakat setelah tragedi adalah evaluasi serius dan solusi berbasis ilmu pengetahuan, bukan ide spontan yang terdengar seperti obrolan warung kopi menjelang magrib.

Pemisahan gerbong pria dan wanita justru berpotensi memunculkan persoalan baru. Bagaimana dengan satu keluarga yang bepergian bersama? Ayah harus di depan, ibu di tengah, anak laki-laki di belakang, anak perempuan di tengah lagi. Kalau begitu, naik kereta bukan lagi perjalanan keluarga, tapi simulasi evakuasi bencana.

Belum lagi kakak-adik, suami-istri, orang tua yang mendampingi anak kecil, atau keluarga yang membawa lansia. Apa semua harus berpencar hanya demi kebijakan yang bahkan tidak menyentuh akar persoalan keselamatan? Jangan sampai nanti petugas kondektur berubah fungsi menjadi panitia reuni keluarga di setiap stasiun pemberhentian.

Di titik inilah publik mulai mempertanyakan kualitas cara berpikir para pejabat negara. Sebab dalam situasi masyarakat menunggu ketegasan dan kecerdasan pemerintah, yang muncul justru pernyataan yang memancing polemik dan bahan olok-olok. Wibawa pemerintah tidak hanya dibangun lewat pidato resmi dan baliho pencitraan, tetapi juga dari kualitas ucapan para pembantunya di ruang publik.

Ketika seorang menteri berbicara tanpa sensitivitas terhadap substansi masalah, dampaknya bukan hanya kritik terhadap individu, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan. Publik akhirnya melihat pemerintah sibuk memindahkan posisi penumpang, bukan memindahkan akar masalah.

Kalau memang belum menemukan solusi yang tepat, jauh lebih elegan bila kementerian duduk bersama para ahli transportasi, akademisi, operator kereta, hingga komunitas keselamatan publik. Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Yang sering kurang hanyalah kemauan mendengar sebelum berbicara.

Karena memindahkan gerbong bukan berarti memindahkan masalah. Keselamatan penumpang tidak ditentukan oleh posisi pria atau wanita di rangkaian kereta, tetapi oleh seberapa serius negara membangun sistem transportasi yang aman, modern, manusiawi, dan profesional.

Rakyat tidak butuh gimmick kebijakan. Rakyat hanya ingin naik transportasi publik dengan tenang, berangkat selamat, sampai tujuan tanpa rasa waswas, dan tanpa harus kehilangan anggota keluarga hanya karena beda jenis kelamin dan beda gerbong. //Penulis : Ali Mahfudi, SE, SH,