Salatiga,portallensa.com// 3 Februari 2025 – Proyek pembangunan hotel mewah yang dulu terkenal Atrium di Salatiga semakin memicu keresahan di kalangan warga setempat. Selain gangguan kebisingan yang mengganggu kenyamanan istirahat mereka, warga juga cemas karena bangunan ini didirikan di atas sumber mata air yang telah digunakan selama puluhan tahun untuk kebutuhan sehari-hari.
Warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan yang akan datang. “Sumber mata air ini sudah menjadi andalan kami. Kami takut jika proyek ini merusak sumber air yang vital bagi kehidupan kami,” kata salah satu warga yang mengkhawatirkan dampak pembangunan terhadap keberlanjutan pasokan air.
Pada 3 Februari 2025, sebuah besi baja H berukuran 10 cm x dengan panjang sekitar 12 meter beratnya 179kg kurang lebihnya jatuh dari lantai 11 bangunan dan menancap ke aspal mengenai saluran air pipa pdam yang mengakibatkan kemacetan saluran air pdam ke desa kalioso dan sekitarnya.” Untungnya, besi tersebut jatuh di jalan raya, namun jika jatuh di pemukiman, insiden ini bisa berakibat fatal. “Jika besi itu jatuh di kampung dan mengenai warga, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujar warga sekitar.
Namun, meskipun banyak keluhan, warga merasa tidak memiliki kuasa untuk mengintervensi atau mengkritik proyek ini secara terbuka. “Kami tahu siapa pemilik proyek ini, dan mereka adalah orang-orang berkuasa di Salatiga. Kami takut jika berani berbicara atau melawan, kami akan mendapatkan masalah,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Warga pun hanya bisa diam dan menyaksikan proses pembangunan yang terus berjalan.
Selain itu, proyek ini tidak dilengkapi dengan plang atau publikasi yang memadai mengenai izin dan peraturan penataan ruang, yang semakin menambah ketidakpuasan warga terhadap kurangnya transparansi dan pengawasan terhadap pembangunan ini. “Kami mempertanyakan apakah pemerintah daerah dan instansi terkait benar-benar mengawasi pembangunan ini dengan serius,” ujar warga lainnya.
Masyarakat setempat mendesak agar instansi pemerintahan terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, segera turun tangan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak sumber daya alam dan mengancam keselamatan warga. Mereka berharap agar tindakan tegas diambil untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut, serta memastikan bahwa hak-hak warga tetap dilindungi. ( dn/red)
