Gas Melon Diselundupkan, Negara Dirugikan—Rakyat Kecil yang Paling Terdampak

Blora–//Portallensa.com// Upaya penyelundupan ratusan tabung LPG 3 kg bersubsidi yang digagalkan oleh Polres Blora di Jalan Raya Blora–Cepu KM 7 pada Senin (20/4/2026) kembali membuka wajah lama persoalan distribusi energi bersubsidi: bocor di tengah jalan, dimanfaatkan segelintir pihak, dan pada akhirnya menyulitkan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima utama.

Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap kendaraan pikap Mitsubishi L300 dengan bak terbuka yang dimodifikasi secara tidak wajar—ditinggikan dan ditutup rapat menggunakan terpal. Modus ini bukan hal baru, tetapi terus berulang, menandakan adanya celah pengawasan yang belum tertutup rapat.

Saat dilakukan pemeriksaan, aparat menemukan sedikitnya 200 tabung LPG subsidi yang diangkut dari wilayah Tuban, Jawa Timur, untuk diedarkan di Kabupaten Blora dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sopir berinisial FS, warga Kecamatan Kenduran, Tuban, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Secara kasat mata, kerugian negara yang ditaksir sekitar Rp3,8 juta mungkin terlihat kecil. Namun, cara pandang seperti ini justru menyesatkan. Kerugian terbesar bukan sekadar angka rupiah, melainkan rusaknya sistem distribusi, terganggunya ketersediaan barang subsidi, dan melonjaknya harga di tingkat masyarakat. Ketika gas melon langka, ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga pelaku UMKM menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.

Fenomena ini menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kebijakan publik. Subsidi energi dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat rentan, bukan untuk dijadikan komoditas spekulasi oleh oknum yang mencari keuntungan cepat.

Penindakan tegas terhadap pelaku menjadi langkah penting, namun tidak cukup jika tidak diiringi dengan pembenahan sistem. Distribusi LPG subsidi masih menyisakan sejumlah persoalan klasik: pengawasan lemah di jalur distribusi, lemahnya verifikasi penerima, hingga minimnya integrasi data antarwilayah. Celah inilah yang dimanfaatkan untuk praktik lintas daerah demi meraup margin harga.

Dalam konteks ini, aparat penegak hukum telah menjalankan perannya dengan baik. Namun, pertanyaan yang lebih besar perlu diajukan: mengapa praktik seperti ini terus berulang? Apakah pengawasan di tingkat agen dan pangkalan sudah optimal? Sejauh mana peran pemerintah daerah dalam memastikan distribusi tepat sasaran?

Tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar. Ancaman ini menunjukkan bahwa negara memandang serius kejahatan di sektor energi.

Namun, efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, melainkan juga konsistensi penegakan hukum. Jika penindakan hanya bersifat sporadis, maka pelaku lain akan terus bermunculan dengan modus yang semakin canggih.

Kasus di Blora seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Digitalisasi distribusi, penguatan pengawasan berbasis wilayah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaporan harus menjadi bagian dari solusi. Aduan warga dalam kasus ini terbukti efektif—artinya, masyarakat bukan sekadar objek, tetapi juga mitra penting dalam menjaga distribusi subsidi tetap adil.

Pada akhirnya, persoalan LPG subsidi adalah soal keadilan. Ketika satu pihak mengambil lebih dari haknya, maka ada pihak lain yang kehilangan akses atas kebutuhan dasar. Dan dalam konteks ini, negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik curang yang merugikan banyak orang.

Penegakan hukum harus berjalan. Tetapi lebih dari itu, sistem harus dibenahi—agar gas melon benar-benar sampai ke dapur yang berhak, bukan ke tangan yang mencari untung di atas kesulitan orang lain. Bang_Ali