Pojok Bang_Ali: Sekolah Gratis, Tapi Dompet Orang Tua Tetap Berprestasi

Portallensa.com- Sore itu saya sedang asyik memainkan HP. Di depan saya, Kang Dorman tak kalah serius. Bukan membaca kitab, bukan pula menonton berita, melainkan tenggelam dalam dracin tentang CEO yang menyamar menjadi pegawai rendahan.

Belakangan ini, tokoh yang paling akrab di telinga masyarakat bukan lagi Ande-Ande Lumut atau Timun Mas, melainkan “Kaisar Langit”, “CEO Terkaya”, dan “Bos Besar yang Menyamar”. Ceritanya hampir sama. Orang miskin dihina, lalu belakangan diketahui ternyata dia pemilik perusahaan, semua yang menghina langsung menyesal sambil gemetaran.

Cerita seperti itu kini mengalahkan FTV yang dulu rajin membuat penonton menangis. Dulu isinya “Istri Diceraikan Karena Jualan Kerupuk, Akhirnya Jadi Pemilik Pabrik Kerupuk”. Sekarang naik kelas, langsung jadi pemilik grup perusahaan multinasional.

Saat itulah telepon saya berdering.

“Bang, ada informasi. Katanya ada sekolah yang mengarahkan wali murid membeli buku di toko tertentu. Seragamnya juga harganya bikin dompet sesak napas,” ujar salah satu jurnalis.

Telepon saya tutup.

“Dari siapa, Bang?” tanya Kang Dorman.

“Dari Jurnalis. Katanya begitu.”

Kang Dorman hanya tersenyum.

“Lha iya. Katanya sekolah gratis. Tapi sekarang yang hilang cuma SPP, yang muncul malah neko-neko.”

“Maksudmu?”

“Dulu sekolah bayar, tapi wong tuwa ora mumet kaya saiki. Saiki SPP dihapus, tapi muncul daftar belanja sing luwih dawa ketimbang daftar belanja Lebaran. Buku, seragam, atribut, paguyuban, sumbangan, sampai kipas angin kelas. Komite kadang malah seperti kasir tambahan.”

Saya hanya tertawa kecil.

“Masak segitunya?”

“Coba sesekali nongkrong di angkringan. Dengar keluhan bapak-bapak yang lagi bingung biaya sekolah. Atau ngobrol sama ibu-ibu di tukang sayur. Beritanya lebih lengkap daripada rapat dinas.”

Ucapan Kang Dorman memang terdengar jenaka, tetapi menyimpan kenyataan yang sering dibicarakan masyarakat.

Di banyak tempat, istilah sekolah gratis terdengar indah di atas podium. Namun ketika tahun ajaran baru dimulai, sebagian orang tua kembali membuka dompet lebih lebar daripada membuka buku pelajaran anaknya.

Ada yang mengaku diarahkan membeli buku di toko tertentu. Ada yang mengeluhkan harga seragam yang dianggap tidak masuk akal. Ada pula paguyuban yang tiba-tiba sibuk mengurusi pengadaan galon air, kipas angin, gorden, hingga berbagai kebutuhan lain yang seharusnya tidak menjadi beban wajib orang tua.

Yang lebih memprihatinkan, tidak sedikit orang tua memilih diam. Bukan karena setuju, melainkan takut. Takut kalau protes dianggap melawan sekolah. Takut anaknya dipersulit. Padahal pendidikan seharusnya menjadi tempat menumbuhkan keberanian menyampaikan pendapat, bukan menumbuhkan rasa takut.

Komite sekolah sejatinya dibentuk sebagai mitra yang mewakili aspirasi masyarakat. Sayangnya, di beberapa tempat, fungsi itu berubah. Komite justru dianggap sebagai stempel yang melegalkan berbagai pungutan atau kebijakan tanpa banyak ruang bagi orang tua untuk bertanya.

Padahal aturan sudah cukup jelas. Pemerintah menggaungkan wajib belajar, sekolah gratis, transparansi, dan akuntabilitas. Regulasi dibuat berlapis-lapis. Namun sehebat apa pun aturan, semuanya akan kalah jika mentalitas mencari celah masih lebih kuat daripada semangat melayani.

Masalah pendidikan bukan hanya soal gedung megah atau angka kelulusan. Pendidikan juga mengajarkan kejujuran. Ironis rasanya jika tempat mengajarkan kejujuran justru dicurigai memainkan berbagai cara agar pungutan tetap berjalan dengan nama yang berganti-ganti.

Kalau memang sebuah biaya bersifat sukarela, katakan sukarela. Kalau memang wajib, jelaskan dasar hukumnya secara terbuka. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh istilah-istilah yang terdengar halus, tetapi ujung-ujungnya tetap mengarah ke dompet orang tua.

Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya spanduk bertuliskan Sekolah Gratis. Yang lebih penting adalah apakah orang tua benar-benar merasakan sekolah yang bebas dari beban yang tidak semestinya.

Sebab di lapangan, slogan sering kali lebih cepat sampai daripada manfaatnya.

Dan kalau setiap tahun ajaran baru orang tua masih harus menarik napas panjang sambil menghitung daftar pengeluaran yang semakin panjang, mungkin yang benar bukan sekolahnya yang gratis.

Yang gratis hanya slogannya.