Pernyataan Elit Politik Kembali Picu Polemik, Lailatul Qadar Dijadikan Candaan Politik
Jakarta //portallensa.com//Jagat media sosial kembali diramaikan oleh pernyataan seorang elit politik yang dinilai tidak sensitif dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. Kali ini sorotan publik tertuju pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang melontarkan kelakar dengan mengaitkan momen sakral Lailatul Qadar dengan kepentingan politik partai.
Dalam sebuah pernyataannya, Bahlil menyebut bahwa bagi Partai Golkar, “Lailatul Qadar” diibaratkan sebagai momen ketika jumlah kursi partai bertambah. Ucapan yang dimaksudkan sebagai candaan itu justru memantik reaksi keras dari publik setelah potongan pernyataannya beredar luas di media sosial.
Bagi banyak kalangan, perbandingan tersebut dianggap tidak pantas. Pasalnya, Lailatul Qadar dalam ajaran Islam merupakan malam yang sangat dimuliakan, malam yang diyakini lebih baik dari seribu bulan dan menjadi momen spiritual bagi umat Muslim untuk memperbanyak ibadah. Mengaitkan kesakralan tersebut dengan perolehan kursi politik dinilai sebagai bentuk banalitas politik yang mereduksi nilai religius demi kepentingan retorika.
Sejumlah pihak pun mengingatkan agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih jika menyangkut simbol atau ajaran yang dianggap suci oleh masyarakat.
“Kemuliaan Lailatul Qadar tidak pantas dijadikan bahan bercanda, apalagi oleh seorang menteri,” ujar seorang pengamat, Sabtu (7/3/2026).
Polemik ini kembali memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sensitivitas dan kapasitas komunikasi para pejabat negara. Dalam posisi sebagai menteri, setiap kata yang diucapkan bukan lagi sekadar opini pribadi, melainkan representasi dari sikap seorang pejabat publik yang membawa nama institusi negara.
Ironisnya, fenomena semacam ini bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berulang kali disuguhi pernyataan kontroversial dari elit politik yang kerap dianggap tidak substansial, bahkan cenderung meremehkan isu-isu yang sensitif di tengah masyarakat.
Kritik pun mengarah pada rendahnya standar etika komunikasi politik. Banyak pihak menilai, sebagian pejabat lebih sibuk melontarkan jargon, candaan, atau retorika populis daripada menunjukkan kedalaman pemikiran dan keteladanan sikap.
Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, sensitivitas terhadap nilai-nilai keagamaan seharusnya menjadi perhatian utama. Terlebih bagi pejabat yang memegang jabatan strategis di pemerintahan.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan hanya soal jabatan dan kewenangan, tetapi juga soal tanggung jawab moral dalam menjaga kehormatan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
Ketika pejabat publik mulai abai terhadap batas antara candaan politik dan kesakralan agama, yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kualitas kepemimpinan di negeri ini. Sumber: Kompas.com Red. Bang_Ali
