Salatiga, portallensa.com – 9 Februari 2025 – Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem, Alexander Joko Sulistyo, mengkritisi dengan tegas pelarangan yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) terkait kegiatan kunjungan kerja yang sudah direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salatiga. Kegiatan kunjungan kerja tersebut, yang sebelumnya sudah dijadwalkan sebelumnya, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya.
Menurut informasi yang diperoleh, dugaan pelarangan karena adanya ” intervensi “dari Walikota Terpilih yang belum dilantik, yang dinilai tidak seharusnya campur tangan dalam urusan pemerintahan yang masih dipimpin oleh penjabat sementara (PJ) Walikota.09/02/25 Fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem menilai bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan etika pemerintahan yang baik.
“Kami mengkritisi keras tindakan ini. Walikota terpilih seharusnya tidak terlibat dalam keputusan yang sudah berjalan, apalagi sebelum pelantikan resmi. Pemerintahan masih dipimpin oleh PJ, dan semua komando masih dipegang oleh beliau,” ungkap Alexander Joko Sulistyo.saat di temui awak media.”
Alexander juga menegaskan bahwa kondisi pemerintahan harus tetap kondusif dan tidak terganggu oleh kepentingan pribadi atau egoisme semata. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga sinergi dan bekerja sama demi kebaikan masyarakat Salatiga.
Partai Nasdem juga menyayangkan pernyataan dari Sekda yang mengaku bertindak berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau regulasi yang ada, serta arahan dari atasan atau pimpinan. “Namun, yang perlu dicatat adalah pimpinan yang diikuti oleh Sekda adalah Walikota Terpilih yang belum dilantik, bukan pemimpin definitif yang seharusnya diikuti, yaitu Pak PJ,” kata perwakilan Nasdem.09/02/25
Nasdem menambahkan bahwa langkah yang diambil oleh Sekda dalam kasus ini bisa dianggap sebagai blunder, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketegangan dalam pemerintahan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas pemerintahan dan mengingatkan semua pihak untuk menghormati etika dan prosedur pemerintahan. “Kami berharap tidak ada lagi tindakan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau egoisme, sehingga bisa merusak jalannya pemerintahan dan mengganggu masyarakat,” tegas mereka.
Sebagai tambahan fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem juga mengajak untuk menjaga harmonisasi dan sinergitas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kondusiftas dalam pemerintah. ( tm )
