Imajinasi Reformasi Jilid 2 Menggema di Kudus, Presiden BEM UGM Soroti Potensi Krisis Politik-Ekonomi
KUDUS //Portallensa.com// Gagasan “Imajinasi Reformasi Jilid 2” menggema dalam forum diskusi mahasiswa yang digelar di Lapangan Basket Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu malam (4/3/2026). Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, memantik diskursus kritis terkait arah kebijakan nasional serta potensi krisis politik dan ekonomi yang dinilai mulai terasa.
Forum diskusi terbuka yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Muria Raya dan Semarang Raya itu menjadi ruang refleksi bagi kalangan akademik terhadap dinamika kebijakan publik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diskusi yang berlangsung terbuka itu tidak hanya dihadiri mahasiswa, tetapi juga sejumlah unsur pimpinan perguruan tinggi. Tampak hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muria Kudus Prof. Sugeng Slamet, mantan Dekan Fakultas Hukum UMK Dr. Hidayatullah, serta Ketua STAI Syekh Jangkung Dr. Edi Supratno.
Kehadiran akademisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa ruang kritik mahasiswa masih menjadi bagian penting dari tradisi intelektual kampus.
Mahasiswa Menguji Arah Kebijakan Publik
Dalam pemaparannya, Tiyo menilai situasi geopolitik global yang tidak stabil, ditambah tekanan ekonomi domestik, berpotensi menciptakan tantangan serius bagi Indonesia jika tidak diantisipasi melalui kebijakan publik yang tepat.
Ia menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Menurut Tiyo, program tersebut perlu dikaji secara kritis dari sisi efektivitas dan prioritas anggaran negara.
Ia menyebut alokasi anggaran program MBG yang disebut mencapai sekitar Rp233 triliun menimbulkan pertanyaan publik mengenai prioritas pembangunan, terutama jika berdampak pada sektor lain yang juga vital seperti pendidikan.
“Jika memang tujuan utamanya untuk mengatasi stunting, seharusnya pendekatan kesehatan diperkuat. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini sudah melalui perhitungan dampak lintas sektor secara matang?” ujarnya.
Kekhawatiran Efektivitas dan Tata Kelola
Selain soal prioritas anggaran, Tiyo juga menyinggung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait mekanisme kerja sama dengan mitra pelaksana seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, program berskala besar dengan anggaran ratusan triliun harus memiliki sistem pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan di tingkat pelaksanaan.
“Program besar harus diiringi tata kelola yang kuat. Tanpa pengawasan yang transparan, potensi penyalahgunaan selalu menjadi kekhawatiran publik,” ujarnya.
Anggaran Pendidikan Jadi Sorotan
Dalam analisisnya, Tiyo juga menyinggung persoalan akses pendidikan tinggi di Indonesia yang masih terbatas.
Ia mengutip data bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Indonesia masih berada di kisaran 30 persen, angka yang dinilai relatif rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada kemampuan akademik generasi muda, melainkan faktor ekonomi.
“Banyak anak bangsa sebenarnya mampu secara intelektual, tetapi tidak memiliki akses biaya untuk melanjutkan pendidikan,” katanya.
Ia bahkan memaparkan simulasi bahwa sebagian anggaran besar negara, jika dialokasikan secara strategis, berpotensi memperluas akses pendidikan tinggi secara signifikan, termasuk melalui subsidi atau skema kuliah yang lebih terjangkau.
Kampus sebagai Ruang Kritik
Diskusi di Kudus itu sekaligus memperlihatkan bahwa kampus masih menjadi ruang penting bagi lahirnya gagasan kritis dan refleksi terhadap arah kebijakan negara.
Bagi sebagian mahasiswa, istilah “Reformasi Jilid 2” bukan semata slogan politik, melainkan simbol dorongan untuk memperkuat demokrasi, transparansi, serta keberpihakan kebijakan kepada kepentingan publik.
Forum tersebut pun ditutup dengan ajakan agar mahasiswa tetap menjaga tradisi intelektual—mengkritik dengan data, menyampaikan aspirasi secara konstitusional, dan mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak pada rakyat. Sumber:SuaraBaru.id/ Bang_Ali.
