Rakyat Berlari 150 Kilometer, Wakil Rakyat Masih Duduk
SEMARANG –portallensa.com– Jateng Guyub memilih cara berbeda dalam menyampaikan pendapat. Bukan sekadar membawa poster dan pengeras suara, tetapi berlari sekitar 150 kilometer, berjalan puluhan kilometer, lalu menggelar brokohan dan tumpengan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Dari Gunung Lawu hingga Gedongsongo, langkah panjang itu membawa satu pesan: ada aspirasi masyarakat yang merasa belum cukup didengar.
Para pelari dan Mat Tohek rela berjalan ketika sebagian orang sudah terlelap. Mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga, sementara petani seharusnya berada di sawah, pedagang di lapaknya, dan masyarakat sibuk dengan kehidupannya masing-masing.
Mereka berjalan bukan karena tidak punya kesibukan.
Mereka berjalan karena merasa harus mencari sendiri jalan menuju telinga kekuasaan.
Di sinilah ironi itu muncul.
Rakyat yang memilih wakilnya justru harus menempuh puluhan bahkan ratusan kilometer untuk menyampaikan suara. Sementara mereka yang duduk di kursi perwakilan semestinya tidak perlu dicari—karena memang merekalah yang seharusnya mencari dan menyerap aspirasi rakyat.
Kalau fungsi itu berjalan sebagaimana mestinya, mungkin petani cukup mencangkul, pedagang tetap berdagang, dan Mat Tohek tidak perlu berjalan malam-malam.
Tangis di Garis Finis
Ketika para pelari tiba di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, suasana berubah haru. Pelukan pecah, tangis tak terbendung. Perjalanan panjang akhirnya sampai di garis finis.
Namun yang dibawa bukan sekadar kelelahan.
Ada doa, kidung dan tumpeng. Ada harapan agar suara mereka tidak berhenti sebagai suara yang lewat di depan pagar kantor pemerintahan.
Ironisnya, ketika rakyat berada di luar dan menyampaikan aspirasi, para pejabat maupun wakil rakyat yang menjadi tujuan suara tersebut tidak tampak hadir menemui mereka secara langsung.
Rakyat sudah datang sampai depan pintu. Tinggal apakah pintunya akan dibuka.
Kritik Jateng Guyub pada akhirnya bukan hanya soal satu aksi atau satu persoalan. Ini juga menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar kursi, rapat dan agenda seremonial.
Wakil rakyat mendapat mandat untuk membawa suara masyarakat ke ruang pengambilan keputusan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengar kritik dan merespons persoalan yang disampaikan warganya.
Sebab demokrasi tidak berhenti ketika suara rakyat masuk ke kotak suara.
Justru setelah itu, suara tersebut harus tetap terdengar.
Dan kali ini, suara itu datang dengan cara yang cukup unik:
bukan dengan mesin pengeras suara, tetapi dengan kaki yang menempuh 150 kilometer.
Semoga setelah sampai di garis finis, perjuangan mereka tidak kembali menemukan garis start yang baru.
Sebab rakyat sudah berlari.
Kini giliran pemerintah dan wakil rakyat menunjukkan bahwa mereka juga bersedia berjalan menemui rakyat.
Bang_Ali.
