OPINI: Negara Tidak Butuh Menteri yang Pandai Membuat Sensasi, tetapi Mampu Menjelaskan Kebijakan

Portallensa.com — Kembali ruang publik dihebohkan oleh pernyataan seorang menteri yang menyinggung kebiasaan masyarakat desa mengonsumsi telur dan ayam, lalu mengaitkannya dengan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlepas dari maksud yang ingin disampaikan, pernyataan tersebut justru mengundang pertanyaan besar: apakah memang itu persoalan paling mendesak yang sedang dihadapi masyarakat desa?
Hari ini desa menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Kepala desa dan perangkat desa disibukkan dengan berbagai regulasi baru yang terus bermunculan, kewajiban administrasi yang semakin panjang, hingga agenda sosialisasi yang nyaris tidak pernah berhenti. Energi aparatur desa lebih banyak tersita untuk memenuhi kewajiban administratif dibanding mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, publik tentu berharap Menteri Desa lebih banyak berbicara mengenai solusi konkret atas persoalan desa, bukan melontarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik. Komunikasi pejabat publik semestinya memberikan edukasi, bukan memancing perdebatan yang mengaburkan substansi pekerjaan pemerintah.

Masyarakat tidak membutuhkan klaim sepihak bahwa sebuah program telah berhasil. Masyarakat membutuhkan data. Berapa penerima manfaatnya? Bagaimana indikator keberhasilannya? Apa hasil evaluasinya? Berapa anggaran yang telah digunakan? Bagaimana mekanisme pengawasannya? Itulah informasi yang layak disampaikan kepada publik.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program dengan anggaran sangat besar yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui secara rinci bagaimana program tersebut dijalankan.
Masih banyak pertanyaan yang hingga kini membutuhkan jawaban resmi. Apakah MBG memang diberikan kepada seluruh anak Indonesia tanpa membedakan kondisi ekonomi keluarga? Ataukah terdapat skala prioritas bagi anak dari keluarga miskin dan rentan? Bagaimana mekanisme pengawasan kualitas makanan? Bagaimana standar keamanan pangan di setiap SPPG?

Apa tindakan pemerintah apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan makanan tidak layak konsumsi? Apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa yang terbukti lalai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting dibanding narasi bahwa masyarakat desa kini bisa makan ayam dan telur.

Begitu pula dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa. Namun di lapangan justru muncul berbagai pertanyaan yang belum dijawab secara terbuka.

Bagaimana mekanisme pembangunan gedung koperasi? Bagaimana proses pengadaan barang dan jasanya? Bagaimana apabila lokasi pembangunan berada pada lahan yang sebelumnya merupakan lahan sawah produktif? Bagaimana kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta aturan turunannya? Apakah seluruh proses telah memenuhi ketentuan tata ruang dan perizinan?

Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat agar tidak muncul dugaan maupun kesimpulan yang keliru.

Di sisi lain, beredar pula informasi mengenai nilai pembangunan KDMP. Masyarakat mendengar angka sekitar Rp1,6 miliar per unit, sementara muncul pula informasi bahwa nilai pekerjaan yang diterima pelaksana konstruksi berada pada kisaran Rp750 juta hingga Rp950 juta. Informasi tersebut tentu perlu diluruskan melalui penjelasan resmi yang disertai rincian komponen anggaran.

Jika informasi yang beredar tidak benar, pemerintah memiliki kesempatan untuk meluruskannya. Sebaliknya, jika benar terdapat perbedaan karena komponen tertentu, masyarakat juga berhak mengetahui penjelasannya.

Transparansi adalah cara paling efektif melawan hoaks.
Ketika pemerintah memilih diam, ruang kosong informasi akan diisi oleh spekulasi. Ketika pejabat lebih banyak menyampaikan pernyataan yang tidak menyentuh substansi, kepercayaan publik perlahan akan terkikis.

Kritik terhadap pemerintah bukan berarti menolak program pemerintah. Justru kritik merupakan bentuk kepedulian agar kebijakan yang menggunakan uang negara dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Menteri dipilih bukan untuk menjadi pembuat sensasi atau sekadar menghasilkan kutipan yang viral.

Menteri adalah pembantu presiden yang diberi mandat untuk menyelesaikan persoalan di bidangnya, menjelaskan kebijakan secara utuh, serta mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara yang digunakan.

Bangsa ini tidak akan melemah karena masyarakat yang kritis. Bangsa ini justru akan kuat ketika pemerintah terbuka, transparan, dan berani menjawab setiap pertanyaan publik dengan data, bukan sekadar narasi. Bang_Ali