Gunung Ungaran dan Energi Panas Bumi: Antara Kekhawatiran, Data, dan Peluang Energi Bersih

portallensa.com — Perdebatan mengenai rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Ungaran, Jawa Tengah, semakin mengemuka. Kekhawatiran mencakup kelestarian hutan, sumber mata air, kawasan Gedong Songo, hingga potensi perubahan ekosistem. Di sisi lain, pemerintah melihat panas bumi sebagai sumber energi terbarukan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang.

Pertanyaan utamanya bukan sekadar boleh atau tidak, melainkan apakah potensi panas bumi Gunung Ungaran dapat dimanfaatkan dengan risiko lingkungan yang terukur, dapat diterima, dan diawasi secara ketat. Jawabannya harus didasarkan pada data dan kajian ilmiah.

Konteks Pengembangan

Kementerian ESDM pada 2 September 2026 menjelaskan bahwa pengembangan panas bumi Gunung Ungaran masih berada pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan. Rencana PLTP Gunung Ungaran tercantum dalam RUPTL 2025–2034 dengan kapasitas sekitar 55 MW dan target operasi 2031. Pemerintah menyatakan bahwa pengembangan harus didasarkan pada kajian teknis, keselamatan, perlindungan lingkungan, perizinan, serta pertimbangan sosial masyarakat.

Keberadaan Wilayah Kerja Panas Bumi tidak berarti seluruh wilayah akan menjadi lokasi pembangkit, jalan, sumur, atau bangunan. Menurut penjelasan ESDM, kebutuhan lahan untuk PLTP 55 MW disebut kurang dari 1 persen dari total wilayah kerja, sedangkan lokasi pengeboran ditentukan berdasarkan kajian teknis. Teknologi directional drilling juga memungkinkan sumur diarahkan menuju target reservoir dari titik tertentu di permukaan.

Risiko Utama yang Harus Dikendalikan

Panas bumi termasuk energi terbarukan, tetapi bukan energi tanpa dampak. Potensi risikonya meliputi penggunaan dan perubahan kualitas air, gangguan vegetasi serta habitat, penggunaan lahan, kebisingan, perubahan kondisi hidrogeologi, hingga aktivitas seismik yang berkaitan dengan pergerakan fluida di bawah permukaan.

Untuk Gunung Ungaran, air harus menjadi parameter utama. Sebelum pengeboran, perlu tersedia baseline data mengenai debit mata air, kualitas air, pola aliran bawah tanah, kondisi hidrologi, serta hubungan antara sistem hidrotermal dan sumber air masyarakat.

Data tersebut harus dipantau secara berkala dan dapat diakses publik. Jika terjadi perubahan debit atau kualitas air, harus jelas bagaimana penyebabnya ditelusuri, siapa yang bertanggung jawab, dan tindakan koreksi apa yang wajib dilakukan.

Kawasan Candi Gedong Songo juga tidak boleh dipertaruhkan. Nilai sejarah dan budayanya tidak dapat dihitung hanya dengan rupiah. Perlindungan kawasan harus menjadi parameter ketat dalam menentukan lokasi, metode, jarak aman, lalu lintas konstruksi, getaran, dan seluruh aktivitas pendukung.

Risiko seismik pun perlu dinilai secara ilmiah. Aktivitas fluida di bawah permukaan dapat berkaitan dengan mikro-seismik. Karena itu, pengembangan harus disertai monitoring seismik, batas operasional, sistem peringatan, analisis geomekanik, dan protokol penghentian kegiatan apabila parameter keselamatan terlampaui.

Syarat Pengembangan

Pengembangan hanya layak dilanjutkan apabila kajian menunjukkan bahwa risiko dapat dikendalikan dan manfaatnya sebanding dengan dampak yang mungkin timbul. Syarat utamanya meliputi:

• kajian teknis dan lingkungan yang independen;
• data dasar hidrologi, geologi, ekologi, dan sosial yang memadai;
• perlindungan ketat terhadap mata air, hutan, habitat, dan Gedong Songo;
• pemantauan air, tanah, udara, dan kegempaan secara berkelanjutan;
• batas operasional serta mekanisme penghentian kegiatan;
• rencana pengelolaan limbah dan fluida panas bumi;
• mekanisme pemulihan lingkungan;
• tanggung jawab yang jelas apabila terjadi dampak melampaui batas yang ditetapkan.

Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang besar karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik. Panas bumi juga dapat menyediakan listrik secara lebih kontinu dibandingkan sumber yang bergantung pada cuaca, bergantung pada karakteristik sumber daya dan sistem pembangkitnya. International Energy Agency dalam Southeast Asia Energy Outlook 2026 mencatat bahwa kapasitas panas bumi di Asia Tenggara diproyeksikan berkembang lebih dari dua kali lipat dalam dekade berikutnya berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini.

Potensi tersebut layak diuji melalui penelitian, tetapi bukan menjadi alasan untuk mengabaikan batas ekologis dan keselamatan masyarakat.

Transparansi sebagai Syarat

Panas bumi Gunung Ungaran tidak boleh diberikan “cek kosong”. Masyarakat perlu mengetahui:

• lokasi titik eksplorasi;
• kondisi hidrologi sebelum kegiatan;
• potensi dampak terhadap mata air;
• rencana perlindungan Gedong Songo;
• mitigasi risiko longsor dan kegempaan;
• luas lahan yang benar-benar digunakan;
• pengelolaan limbah dan fluida panas bumi;
• mekanisme pemulihan lingkungan;
• serta pihak yang bertanggung jawab jika terjadi dampak.

Transparansi memungkinkan masyarakat berperan dalam pengawasan, bukan sekadar menjadi penonton atau penerima keputusan.

Kesimpulan

Perdebatan panas bumi Gunung Ungaran seharusnya tidak berhenti pada pilihan “tolak” atau “dukung”. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa syarat agar panas bumi dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan fungsi ekologis Gunung Ungaran?

Panas bumi bukan energi tanpa risiko, tetapi risiko juga bukan alasan otomatis untuk menutup penelitian. Sebaliknya, statusnya sebagai energi terbarukan bukan dasar untuk memberikan izin tanpa pengawasan.

Keputusan harus bertumpu pada ilmu pengetahuan, menjadikan lingkungan sebagai batas, keselamatan masyarakat sebagai prioritas, dan transparansi sebagai syarat. Jika penelitian menunjukkan pengembangan dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan, masyarakat dapat menilainya berdasarkan data. Jika risikonya tidak dapat diterima, hasil ilmiah itu pula ya

Sebab yang harus dijaga bukan proyek maupun penolakan, melainkan masa depan Gunung Ungaran dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.(Bang_Ali).