GIBRAN MUNDUR, RAKYAT TETAP MENUNGGU: JANGAN SAMPAI DRAMA POLITIK MENGALAHKAN URUSAN PERUT!

Portallensa.com // Ruang publik kembali gaduh. Media sosial dipenuhi berbagai narasi tentang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, yang selama ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024–2029.

Setelah sekian lama menjadi sorotan pemberitaan, gugatan, dan polemik terkait dokumen pendidikan setingkat SMA, kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia itu akhirnya menjadi perhatian besar masyarakat.

Kini, perhatian beralih pada proses politik dan konstitusional untuk mengisi kursi Wakil Presiden. Siapa pun yang nantinya dipercaya menduduki jabatan tersebut, sesungguhnya rakyat tidak terlalu membutuhkan drama tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Rakyat hanya menginginkan satu hal: kesejahteraan yang benar-benar bisa dirasakan.

Drama politik negeri ini rasanya sudah cukup menguras perhatian. Mulai dari penangkapan para pelaku korupsi, kasus dugaan penyadapan, berbagai gugatan hukum, hingga tarik-menarik kepentingan di lingkaran kekuasaan. Satu persoalan belum selesai, persoalan lain sudah muncul menyusul.

Masyarakat tentu berhak mengikuti perkembangan politik dan hukum. Namun, jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk menyaksikan pertarungan elite, sementara persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat berjalan di tempat.

Negara ini membutuhkan ketenangan, kepastian hukum, dan pemerintahan yang benar-benar bekerja.

Persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak boleh tenggelam hanya karena perhatian publik sedang tersedot oleh gonjang-ganjing politik. Evaluasi, pengawasan, kualitas pelaksanaan, serta penggunaan anggarannya harus terus menjadi perhatian.

Begitu pula program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Masyarakat membutuhkan kejelasan arah, mekanisme pelaksanaan, manfaat nyata, dan kepastian bahwa program tersebut benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa, bukan sekadar menjadi proyek besar yang ramai dalam pidato.

Belum lagi berbagai persoalan hukum yang berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji bahwa perkara sedang diproses. Hukum harus memberikan kejelasan dan rasa keadilan, bukan membuat masyarakat terus bertanya kapan sebuah persoalan akan selesai.

Lantas, apakah mundurnya Gibran akan membawa perubahan bagi kehidupan rakyat?

Jawabannya tentu tidak otomatis.

Pengunduran diri seorang wakil presiden mungkin menjadi kepuasan tersendiri bagi pihak yang selama ini menggugat maupun mereka yang berseberangan secara politik. Namun, jika setelah pergantian jabatan kondisi masyarakat tetap sama, maka perubahan tersebut tidak lebih dari pergantian orang di kursi kekuasaan.

Jangan sampai momentum ini justru menjadi panggung baru bagi lobi-lobi politik, pembagian pengaruh, dan perebutan posisi strategis. Jangan pula kepentingan rakyat hanya dijadikan kalimat pemanis dalam setiap pernyataan politik.

Sebab, rakyat tidak sedang berlomba mendapatkan jabatan. Rakyat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.

Mereka ingin harga kebutuhan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia, penghasilan meningkat, dan daya beli masyarakat kembali menguat. Jangan sampai harga kebutuhan terus merangkak naik, sementara pendapatan masyarakat berjalan di tempat.

Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memastikan roda ekonomi benar-benar bergerak hingga ke tingkat rumah tangga dan desa.

Sebab, pertumbuhan ekonomi yang hanya terlihat bagus dalam angka statistik belum tentu berarti kesejahteraan apabila masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rakyat tidak hanya membutuhkan program pemerintah yang terlihat besar, tetapi juga kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan keluarga, dan menyisihkan sedikit penghasilan untuk masa depan.

Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya kini memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir bagi masyarakat.

Pergantian wakil presiden, jika prosesnya telah tuntas, seharusnya menjadi momentum memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sekadar babak baru dalam pertunjukan politik nasional.

Tidak perlu saling merayakan kemenangan, tidak perlu pula terus merawat permusuhan. Yang perlu dirayakan adalah ketika masyarakat kecil benar-benar merasakan hasil pembangunan dan kebijakan negara.

Sebab, rakyat tidak makan polemik, tidak hidup dari konferensi pers, dan tidak bisa membayar kebutuhan rumah tangga dengan retorika politik.

Pada akhirnya, siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan akan dinilai dari apa yang dikerjakannya, bukan seberapa hebat panggung politik yang berhasil dimenangkannya.

Rakyat sudah cukup lelah menjadi penonton drama yang tidak kunjung usai.

Kini saatnya pemerintah bekerja. Bukan sekadar berbicara, bukan sekadar menjanjikan, tetapi membuktikan. Menguatkan ekonomi, meningkatkan daya beli, menghadirkan keadilan, dan memastikan kesejahteraan bukan hanya menjadi slogan dalam setiap pidato kenegaraan.

RAKYAT MENUNGGU KINERJA NYATA, BUKAN HANYA RETORIKA SEMATA!

Bang Ali Jurnalis
Portallensa.com — Cepat, Akurat, Berimbang.