PROTES EMAK-EMAK PKK SEMARANG TERUS BERGULIR: PENGABDIAN ATAU BEBAN TANPA BATAS
PORTALLENSA.COM | SEMARANG — Gelombang protes kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang terus bergulir. Melalui petisi daring di Change.org, mereka mendesak Pemerintah Kota Semarang menyederhanakan kegiatan dan beban administrasi yang dinilai menyita waktu, tenaga, serta tidak sebanding dengan apresiasi yang diterima.
Keluhan mencakup padatnya rapat dan seremoni, tugas memilah sampah, mengumpulkan minyak jelantah, memantau jentik nyamuk, merawat tanaman toga, hingga kewajiban menginput data Sistem Informasi Manajemen (SIM). Tak hanya itu, dugaan penerapan denda Rp10.000 hingga Rp20.000 bagi yang absen atau tidak memenuhi tugas tertentu turut menjadi sorotan.
Ironisnya, mereka yang seharusnya diberdayakan justru merasa terbebani oleh sederet penugasan.
Kader PKK bukan hanya mengurus kegiatan organisasi. Banyak di antara mereka juga harus mengurus rumah tangga, bekerja, dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, keterbatasan waktu dan tenaga itu seolah luput dari perhitungan ketika berbagai tugas baru terus ditambahkan.
Memilah sampah dan mengumpulkan minyak jelantah memang dapat mendukung kepedulian lingkungan. Namun, apakah semua program harus dibebankan kepada kader tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kondisi mereka?
Lebih tajam lagi, jika pengabdian sosial disertai denda, publik berhak bertanya: apakah ini masih gotong royong, atau justru kewajiban yang menekan?
Pemerintah Kota Semarang perlu menjelaskan dasar aturan, mekanisme penerapan denda, serta memastikan apakah penugasan tersebut bersifat wajib atau sukarela. Jangan sampai jargon pemberdayaan menjadi pembenaran bagi penambahan beban kerja perempuan tanpa dukungan yang memadai.
Pemkot juga perlu mengevaluasi agenda yang tumpang tindih, memangkas seremoni yang tidak mendesak, serta menyederhanakan administrasi. Program yang baik bukanlah program yang paling banyak memberikan tugas, melainkan yang manfaatnya nyata tanpa mengorbankan waktu dan tenaga pelaksananya.
PKK bukan mesin pelaksana program yang bisa terus dijejali pekerjaan tanpa batas. Jika pemerintah membutuhkan partisipasi kader, pemerintah juga harus menghargai keterbatasan mereka, menyediakan dukungan yang layak, dan membuka ruang keberatan tanpa tekanan.
Protes bukan selalu tanda pembangkangan. Bisa jadi, itulah alarm bahwa kebijakan di lapangan perlu diperbaiki. Jangan sampai pemerintah sibuk menghitung keberhasilan program, sementara para kader harus menanggung sendiri kelelahan dan biaya pengabdian.
Kini, pertanyaan mendasarnya: siapa yang sebenarnya sedang diberdayakan, jika para kader justru merasa terbebani?
Bang Ali Jurnalis.
