GERAM TURUN KE JALAN DI SEMARANG: DUA TAHUN PRABOWO-GIBRAN DIEVALUASI, SUARA RAKYAT JANGAN DIANGGAP ANGIN LALU
SEMARANG, PORTALLENSA.COM – Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kota Semarang, Kamis (22/10/2026). Aksi ini menjadi momentum untuk menyuarakan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kritik.
Sejumlah elemen yang terlibat di antaranya BEM Semarang Raya, peserta Kamisan, Jateng Guyub, dan pelajar. Aksi berlangsung di tengah kesiapsiagaan ribuan personel gabungan untuk mengamankan kegiatan serta mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Jalan Pahlawan dan Simpang Lima.
Pengamanan menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban. Namun, ada hal yang lebih mendasar daripada sekadar memastikan jalanan tetap terkendali: apakah suara yang disampaikan para demonstran benar-benar didengar oleh mereka yang memiliki kewenangan?
Sebab, demonstrasi bukan sekadar kerumunan massa, spanduk, atau orasi yang mengganggu kelancaran perjalanan. Di baliknya, ada kritik, kegelisahan, dan harapan yang perlu dijawab melalui kebijakan nyata.
Demokrasi Bukan Hanya Saat Pemilu
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana kebijakan negara menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak cukup dinilai dari angka dan program yang diumumkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari rakyat.
Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan yang dianggap tidak tepat, menyampaikan keberatan, dan menuntut perbaikan. Kritik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
Keterlibatan berbagai elemen dalam aksi GERAM di Semarang menunjukkan bahwa ruang demokrasi tetap dibutuhkan sebagai tempat menyampaikan aspirasi. Perbedaan pandangan seharusnya tidak dipandang sebagai permusuhan, tetapi sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan.
Jangan sampai pemerintah lebih sibuk menghitung jumlah massa dan mengatur arus lalu lintas daripada menghitung persoalan masyarakat yang belum terselesaikan.
Jalanan Lengang, Persoalan Jangan Ikut Ditinggalkan
Aksi demonstrasi pada akhirnya akan selesai. Massa akan membubarkan diri, aparat kembali ke tugas masing-masing, dan aktivitas kota perlahan berjalan normal.
Namun, persoalan sesungguhnya justru dimulai setelah itu: apakah aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti atau hanya menjadi catatan sesaat yang tenggelam di tengah rutinitas birokrasi?
Pemerintah tidak harus menyetujui setiap kritik. Namun, pemerintah berkewajiban membuka ruang dialog, memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan kepentingan publik.
Jangan sampai demokrasi terlihat hidup ketika rakyat memberikan suara di bilik pemilu, tetapi terasa sempit ketika rakyat menyampaikan kritik di jalanan.
Dari Semarang, aksi GERAM menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan sekadar tentang siapa yang memimpin, melainkan juga tentang seberapa jauh pemimpin bersedia mendengar.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa sunyi kritik terdengar, melainkan dari seberapa nyata persoalan rakyat diselesaikan.
Jalanan boleh kembali lengang. Namun, suara rakyat tidak boleh berhenti sebagai gema yang hilang tanpa jawaban. ( Juharmanik/Bang Ali Jurnalis).
