Dari Gedongsongo ke Jalan Pahlawan, Puluhan Kilometer Membawa Pesan “Save Ungaran, Save Lawu”

KABUPATEN SEMARANG —portallensa.com– Ketika sebagian orang memilih menyampaikan aspirasi dari balik meja, Mat Tohek memilih menggunakan kakinya.

Warga asal Blora itu berencana berjalan kaki dari kawasan Candi Gedongsongo, lereng Gunung Ungaran, menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Selasa, 22 September 2026.

Aksi dijadwalkan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB.

Jarak Candi Gedongsongo menuju Kota Semarang selama ini tercatat sekitar 40–45 kilometer, dengan jalur pegunungan yang menanjak dan berkelok.

Artinya, Mat tidak sekadar berjalan.

Ia sedang membawa sebuah pesan dari lereng Ungaran menuju pusat pemerintahan Jawa Tengah.

Pesannya sederhana:

Jangan pertaruhkan air dan ruang hidup masyarakat demi sebuah proyek energi.

Bukan Menolak Energi Terbarukan

Mat mengatakan keberatannya terhadap rencana pengembangan geotermal di Gunung Ungaran bukan berarti dirinya menolak energi terbarukan.

Yang dipersoalkan adalah cara, lokasi, risiko ekologis, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurutnya, Gunung Ungaran bukan sekadar titik yang dihitung berdasarkan potensi megawatt.

Di kawasan itu terdapat mata air, kawasan resapan, hutan, lahan pertanian, serta masyarakat yang kehidupannya bergantung pada keseimbangan lingkungan.

“Alasan utama kami jelas: kami tidak ingin air, lingkungan, dan ruang hidup masyarakat dipertaruhkan atas nama proyek energi,” ujar Mat.

Ia mempertanyakan sebuah logika pembangunan yang hanya menghitung berapa besar listrik yang bisa dihasilkan, tetapi kurang memberi ruang pada pertanyaan yang tak kalah penting:

Berapa besar risiko terhadap air dan kehidupan masyarakat jika terjadi gangguan ekologis?

Sebab listrik dapat diproduksi dari berbagai sumber.

Tetapi jika mata air kehilangan fungsi dan ekosistem terganggu, pemulihannya bukan perkara mengganti mesin pembangkit.

“Kalau Aman, Buka Datanya”

Tuntutan Mat kepada Pemerintah Jawa Tengah juga cukup jelas.

Ia meminta seluruh informasi dan kajian terkait rencana pengembangan geotermal Ungaran dibuka kepada masyarakat secara transparan.

Bukan hanya angka investasi dan potensi megawatt.

Masyarakat, menurutnya, perlu mengetahui kajian mengenai kemungkinan dampak terhadap air, kawasan resapan, hutan, pertanian, situs budaya, serta ruang hidup masyarakat.

“Kalau memang proyek ini aman, buka datanya. Kalau kajiannya kuat, mari diuji bersama,” tegasnya.

Bagi Mat, masyarakat tidak semestinya hanya mendapatkan sosialisasi setelah arah kebijakan hampir ditentukan.

Partisipasi publik seharusnya hadir sejak proses perencanaan, pengkajian, hingga pengambilan keputusan.

Karena masyarakat bukan sekadar objek sosialisasi.

Mereka adalah pihak yang akan hidup berdampingan dengan proyek tersebut.

Dari Blora, Berjalan untuk Ungaran

Menariknya, Mat berasal dari Blora.

Namun ia memilih memulai langkahnya dari Gedongsongo, kawasan yang berada di lereng Gunung Ungaran.

Di situlah pesan solidaritas itu muncul.

Bahwa persoalan lingkungan tidak selalu berhenti pada batas administrasi kabupaten.

Air tidak mengenal garis batas wilayah.

Begitu pula kerusakan ekologis.

Karena itu, Mat memilih membawa isu tersebut ke pusat pemerintahan Jawa Tengah.

Dari lereng gunung menuju Jalan Pahlawan.

Dari kawasan sumber kehidupan menuju kantor pengambil kebijakan.

Jateng Guyub Bergerak

Aksi jalan kaki Mat menjadi bagian dari rangkaian gerakan Jateng Guyub, yang dijadwalkan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 22–24 September 2026.

Perwakilan dari 35 kabupaten/kota disebut tergabung dalam wadah tersebut.

Tidak hanya berjalan kaki dari Gedongsongo.

Ada pula aksi lari dari kawasan Cemorosewu, Gunung Lawu, menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bagian dari rangkaian aksi yang sama.

Dua gunung, dua titik keberangkatan, satu pesan yang hendak dibawa ke Semarang:

“Save Ungaran, Save Lawu.”

Jangan Sampai Investasi Hari Ini Menjadi Masalah Anak Cucu

Mat mengingatkan warga Ungaran agar tidak melihat pembangunan hanya dari sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Jalan bisa dibangun.

Gedung bisa didirikan.

Pembangkit bisa diganti.

Tetapi mata air, hutan, dan ekosistem tidak mudah dikembalikan seperti semula apabila mengalami kerusakan serius.

“Kalau mata air hilang, ekosistem rusak, dan ruang hidup masyarakat terganggu, pemulihannya tidak sederhana,” katanya.

Karena itu, ia mengajak warga Ungaran untuk berani bersuara.

Bukan karena anti pembangunan.

Bukan pula karena menolak energi terbarukan.

Tetapi karena pembangunan harus tetap menyisakan ruang hidup bagi manusia dan alam.

“Alam bukan warisan yang boleh kita habiskan. Alam adalah titipan yang harus kita jaga dan kita wariskan dalam keadaan tetap hidup.”

Pada akhirnya, perjalanan puluhan kilometer Mat Tohek mungkin hanya akan meninggalkan jejak kaki di sepanjang jalan.

Tetapi pesan yang dibawanya jauh lebih panjang:

Jangan sampai demi mengejar energi, masyarakat justru kehilangan sumber kehidupan.

Dan dari lereng Ungaran menuju Jalan Pahlawan, pertanyaan itu kini dibawa langsung ke depan pintu pemerintah:

Jika proyek itu benar-benar aman, mengapa masyarakat tidak diberi kesempatan untuk melihat, membaca, dan menguji datanya bersama-sama? (Bang_Ali).