PURBAYA DIGANTI, PUBLIK BERTANYA: ADA APA DI BALIK PERGANTIAN MENKEU?

Ketika Menteri yang Dinilai Berkinerja Baik Diganti, Publik Menuntut Alasan yang Terang

PORTAL LENSA — JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara sontak mengagetkan publik. Bukan hanya karena posisi Menteri Keuangan merupakan salah satu jabatan paling strategis dalam pemerintahan, tetapi juga karena pergantian tersebut terjadi ketika sebagian masyarakat menilai kinerja Purbaya cukup baik.

Komunikasi publik Purbaya juga dinilai relatif terbuka dan mampu menjelaskan sejumlah persoalan ekonomi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Karena itu, pertanyaan publik pun bermunculan.

Mengapa Purbaya harus diganti?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Suahasil Nazara. Justru menteri baru harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memang memiliki dasar yang kuat.

Yang menjadi persoalan adalah alasan pergantian dan standar penilaian yang digunakan pemerintah.

Sebab di tengah pergantian Menteri Keuangan, publik juga melihat sejumlah menteri lain yang kebijakannya berulang kali menuai kritik masih dipertahankan.

Ada kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Ada pula pernyataan pejabat yang justru memunculkan keresahan dan kegaduhan di tengah publik.

Namun kepercayaan politik tetap diberikan.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan persepsi yang tidak sehat: apakah evaluasi kabinet benar-benar berdasarkan kinerja, atau ada pertimbangan lain yang tidak diketahui masyarakat?

Tentu Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Tidak semua pertimbangan Presiden harus dibuka kepada publik, terlebih jika menyangkut strategi negara atau informasi yang bersifat sensitif.

Namun hak prerogatif bukan berarti keputusan pemerintah tidak boleh dipertanyakan.

Justru karena yang dipertaruhkan adalah pengelolaan keuangan negara, publik memiliki hak untuk mengetahui arah besar kebijakan pemerintah.

Di balik angka APBN terdapat kehidupan jutaan manusia.

Ada guru yang menunggu kesejahteraan, petani yang berharap harga hasil panennya layak, pelaku UMKM yang membutuhkan akses usaha, buruh yang memikirkan biaya hidup, orang tua yang memikirkan pendidikan anak, dan masyarakat kecil yang setiap hari berhadapan dengan harga kebutuhan pokok.

Karena itu, pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian nama di papan kabinet.

Ini menyangkut kepercayaan terhadap bagaimana uang negara dikelola.

JANGAN BIARKAN PUBLIK MENEBak

Pemerintah tidak perlu membuka seluruh isi ruang rapat Presiden.

Tetapi penjelasan yang rasional tetap dibutuhkan.

Presiden perlu menjelaskan setidaknya arah strategis pergantian Menteri Keuangan, target yang hendak dicapai, serta ukuran keberhasilan yang akan digunakan untuk menilai menteri baru.

Dengan begitu, masyarakat tidak dibiarkan mengisi kekosongan informasi dengan spekulasi.

Sebab ketika pemerintah diam, ruang publik akan dipenuhi dugaan.

Dan ketika dugaan berkembang tanpa klarifikasi, yang menjadi korban pertama adalah kepercayaan masyarakat.

Karena itu pula, pergantian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa evaluasi kabinet dilakukan secara objektif.

Menteri yang bekerja baik harus diapresiasi. Menteri yang gagal harus dievaluasi. Menteri yang membuat kebijakan bermasalah harus dimintai pertanggungjawaban.

Jangan sampai loyalitas politik lebih penting daripada kompetensi dan hasil kerja.

Kabinet seharusnya bukan tempat membayar utang politik.

Kabinet adalah tempat bekerja untuk rakyat.

TUNTUTAN PUBLIK SEDERHANA: BUKTIKAN

Menteri Keuangan yang baru tidak perlu sibuk membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada pendahulunya.

Yang harus dibuktikan adalah bahwa negara akan dikelola lebih baik.

Ukuran keberhasilannya pun sederhana: APBN sehat, penerimaan negara meningkat tanpa mencekik rakyat, pengelolaan utang tetap prudent, daya beli masyarakat terlindungi, dunia usaha mendapatkan kepastian, dan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara transparan, efisien, dan bebas dari kepentingan kelompok.

Jika pergantian Purbaya memang merupakan keputusan terbaik, publik tentu akan menerima.

Tetapi penerimaan itu harus dijawab dengan kinerja.

Bukan dengan slogan.

Bukan dengan narasi pencitraan.

Dan bukan pula dengan meminta rakyat percaya begitu saja.

Buktikan melalui angka. Buktikan melalui kebijakan. Buktikan melalui perubahan yang dirasakan masyarakat.

Pada saat yang sama, Presiden Prabowo juga dituntut konsisten melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota kabinet.

Jangan hanya mengganti pejabat yang sedang menjadi sorotan, sementara pejabat lain yang kinerjanya dipersoalkan terus dipertahankan tanpa penjelasan.

Standar harus sama.

Yang baik dipertahankan karena prestasinya. Yang buruk diperbaiki atau diganti karena kinerjanya.

Bukan karena siapa yang dekat dengan kekuasaan.

NEGARA BUKAN MILIK ISTANA

Pada akhirnya, publik tidak ingin terjebak dalam perdebatan siapa yang lebih baik antara Purbaya dan Suhasil.

Keduanya adalah bagian dari perjalanan pemerintahan.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa keputusan Presiden benar-benar lahir dari kepentingan negara.

Kita tidak boleh menuduh adanya kepentingan kelompok tertentu tanpa bukti.

Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan masyarakat.

Sebab bertanya bukan berarti melawan pemerintah. Mengkritik bukan berarti membenci negara.

Justru kritik adalah bagian dari cara rakyat menjaga agar kekuasaan tidak berjalan sendirian.

Maka pesan publik sebenarnya sederhana:

Jika pergantian Menteri Keuangan ini demi negara, jelaskan arahnya. Jika demi rakyat, buktikan manfaatnya. Jika ada evaluasi kinerja, tunjukkan ukurannya. Dan jika ada masalah, jangan biarkan rakyat hanya menjadi penonton.

Karena jabatan boleh berganti.

Menteri boleh datang dan pergi.

Tetapi uang negara adalah uang rakyat.

Dan kekuasaan Presiden, pada akhirnya, juga memperoleh mandat dari rakyat.

Negara bukan milik istana. Negara adalah milik rakyat.

Maka setiap keputusan besar pemerintah harus kembali pada satu pertanyaan paling sederhana sekaligus paling berat:

Apakah keputusan ini benar-benar membuat kehidupan rakyat lebih baik?

Jika jawabannya iya, buktikan dengan hasil.

Jika belum, perbaiki.

Dan jika suatu kebijakan ternyata lebih menguntungkan segelintir kepentingan daripada masyarakat luas, pemerintah harus berani mengoreksi.

Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi Menteri Keuangan.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat kepada negara.(Bang_Ali).