Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo Terbentuk, Havid Sungkar Terpilih Pimpin Gerakan Tolak Geothermal
UNGARAN — Portallensa.com — Kekhawatiran terhadap rencana pengembangan panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo mendorong berbagai elemen masyarakat Jawa Tengah untuk menyatukan langkah.
Sekitar 100 orang yang terdiri dari tokoh aktivis, organisasi masyarakat (ormas), budayawan, pengamat lingkungan, pendaki gunung hingga mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) berkumpul di kediaman Havid Sungkar, S.H., M.H., Jalan Slamet Riyadi 10 A, Ungaran, dalam rangka pembentukan kepengurusan Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Pertemuan tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi. Forum menjadi ruang bertemunya berbagai keresahan masyarakat yang selama ini mempertanyakan rencana pengeboran geothermal di kawasan pegunungan tersebut.
Dalam pemilihan ketua, terdapat tiga kandidat yang diajukan, yakni Budi GJL, Ndaru dari Sumowono, dan Havid Sungkar dari Ungaran. Melalui proses pemilihan, Havid Sungkar akhirnya dipercaya menjadi ketua Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Terpilihnya Havid bukan tanpa alasan. Selain dikenal sebagai penggiat gerakan antinarkoba dan Ketua Geram Jateng, Havid juga berprofesi sebagai advokat. Ia lahir, besar, dan hingga kini tinggal di Ungaran.
Kedekatan tersebut membuat persoalan Gunung Ungaran baginya bukan sekadar isu lingkungan.
“Saya lahir dan dibesarkan di Ungaran. Gunung Ungaran adalah bagian dari kehidupan masyarakat di sini. Karena itu, ketika ada rencana pengeboran geothermal, tentu kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga dan menyuarakan kepentingan masyarakat,” demikian garis besar sikap yang disampaikan dalam forum.
Menolak Bukan Berarti Anti Pembangunan
Aliansi tersebut menyatakan sikap menolak rencana geothermal. Namun, penolakan yang disuarakan bukan semata-mata persoalan menentang pembangunan.
Mereka mempertanyakan sejauh mana dampak terhadap lingkungan, sumber mata air, ekosistem, kawasan pegunungan serta kehidupan masyarakat apabila eksplorasi dan pengeboran benar-benar dilakukan.
Bagi masyarakat, Gunung Ungaran bukan hanya bentang alam yang dapat dihitung dari sisi potensi energi. Di kawasan tersebut terdapat hutan, sumber air, lahan pertanian, kehidupan masyarakat serta nilai budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak hanya melihat Gunung Ungaran dari perspektif investasi dan ketahanan energi.
Pertanyaan besarnya adalah: pembangunan energi untuk siapa, dan siapa yang harus menanggung risikonya apabila terjadi persoalan lingkungan di kemudian hari?
Aliansi juga menyoroti komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Menurut mereka, masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi dan ruang dialog yang lebih luas sebelum keputusan yang menyangkut masa depan kawasan pegunungan tersebut benar-benar berjalan.
Akan Audiensi dengan Pemkab dan Pemprov
Sebagai langkah awal, Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah, akademisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana pengembangan geothermal.
Selain konsolidasi, seruan penolakan juga diwujudkan melalui petisi yang meminta penghentian rencana pengeboran geothermal.
Bagi aliansi, petisi bukan sekadar kumpulan tanda tangan. Petisi diharapkan menjadi suara masyarakat yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Jangan Sampai Masyarakat Hanya Menjadi Penonton
Di tengah kebutuhan Indonesia terhadap energi baru dan terbarukan, geothermal memang kerap dipandang sebagai salah satu sumber energi strategis.
Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika proyek energi bersinggungan dengan kawasan pegunungan yang memiliki fungsi ekologis dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, penolakan masyarakat seharusnya tidak langsung dipandang sebagai sikap anti-pembangunan.
Sebaliknya, suara kritis masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial agar pembangunan tidak berjalan sepihak.
Gunung Ungaran bukan sekadar titik koordinat di atas peta. Di sana ada sumber air, hutan, petani, pendaki, budaya, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada keseimbangan alam.
Kini, dengan terbentuknya Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo, bola berada di tangan pemerintah.
Apakah suara sekitar 100 orang yang berkumpul tersebut akan berhenti sebagai sebuah deklarasi, atau justru menjadi awal gerakan masyarakat yang lebih besar?
Jawabannya akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik.
Yang jelas, masyarakat telah menyampaikan sikapnya:
Gunung Ungaran harus dijaga, dan setiap rencana pengeboran harus terlebih dahulu menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai keselamatan lingkungan dan masa depan kawasan tersebut.(Juharmanik/Bang_Ali).
