MBG Libur Tiga Pekan, Pemilik dan Pegawai SPPG Mengadu ke DPRD Banyumas: Kehilangan Penghasilan hingga Khawatir Ganggu Pemenuhan Gizi
Portallensa.com // Banyumas – Kebijakan penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah menuai keluhan dari para pemilik dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas. Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan aspirasi terkait dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat liburnya program tersebut selama tiga pekan.
Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyumas, Muh Erlangga Nugraha, Ketua Komisi IV, Dukha Ngabdul Latif, serta sejumlah anggota komisi lainnya.
Bendahara Paguyuban SPPG Banyumas, Martono, menyampaikan bahwa Program MBG selama ini telah memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Menurutnya, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh siswa sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian mulai dari pedagang pasar, petani, peternak, hingga relawan dapur.
“Supplier bukan hanya pedagang besar, tetapi juga pedagang kecil, petani, termasuk peternak. Bakul-bakul omsetnya naik. Yang sebelumnya hanya berjualan eceran di pasar, kini ada yang berkembang menjadi pemasok dalam jumlah besar,” ujar Martono.
Ia menambahkan, sebagian besar pegawai SPPG menggantungkan penghasilannya dari operasional dapur MBG. Ketika program dihentikan sementara selama libur sekolah, mereka otomatis kehilangan sumber pendapatan.
Selain berdampak pada tenaga kerja, Martono juga mengingatkan bahwa penerima manfaat Program MBG tidak hanya siswa, tetapi juga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) yang selama ini memperoleh asupan gizi secara rutin.
“Mereka mendapatkan menu bergizi yang disusun bergantian, seperti protein, vitamin, dan nutrisi lainnya. Jika program berhenti, tentu ada kekhawatiran terhadap keberlanjutan pemenuhan gizi mereka,” katanya.
Sebagai solusi, Paguyuban SPPG Banyumas mengusulkan agar operasional dapur MBG tetap berjalan meskipun dengan kapasitas terbatas selama masa libur sekolah. Mereka mengusulkan sistem kerja bergiliran (shift) sehingga pelayanan tetap berlangsung, sementara para pegawai masih memiliki kesempatan memperoleh penghasilan.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD Banyumas untuk diteruskan kepada pemerintah dan pihak terkait agar kebijakan pelaksanaan Program MBG tetap memperhatikan aspek kesejahteraan para pekerja sekaligus menjamin keberlangsungan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan.( Info banyumas/ Bang_Ali).
