Usulan “Bioskop Desa” Dinilai Tak Masuk Akal di Era Digital, DPR Disorot Abaikan Realita Perubahan Pola Hiburan Masyarakat

Jakarta — portallensa.com– Jagat media sosial kembali dibuat gaduh setelah muncul usulan pembangunan 1.000 layar “Bioskop Desa” menggunakan dana APBN 2027. Ide tersebut dilontarkan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, dengan alasan untuk menghidupkan rumah produksi kecil dan perfilman daerah.

Namun alih-alih mendapat dukungan luas, gagasan itu justru memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut menunjukkan pola pikir yang tidak membaca realita perubahan zaman, bahkan dianggap jauh dari logika kebutuhan masyarakat saat ini.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat justru mulai meninggalkan media hiburan konvensional seperti televisi. Kini, hampir seluruh aktivitas hiburan berpindah ke genggaman tangan melalui smartphone dan gadget. Anak-anak, remaja, hingga orang tua lebih memilih menonton YouTube, TikTok, Netflix, atau platform streaming lainnya dibanding duduk berjam-jam di depan televisi, apalagi datang ke bioskop.

Fenomena ini bukan sekadar tren sementara, melainkan perubahan besar pola konsumsi hiburan masyarakat. Bahkan banyak stasiun televisi nasional saat ini mengalami penurunan rating dan pendapatan iklan akibat ditinggal penonton yang beralih ke media digital. Jika televisi saja mulai kehilangan peminat, maka publik mempertanyakan dasar logika pembangunan ribuan bioskop desa yang jelas membutuhkan biaya fantastis.

Masyarakat pun menilai ide tersebut seperti memaksakan konsep lama di tengah dunia yang sudah berubah total. Bioskop konvensional di kota-kota besar saja kini harus bersaing keras dengan layanan streaming murah yang bisa diakses kapan saja melalui ponsel. Tidak sedikit bioskop modern yang sepi pengunjung di hari biasa. Lalu bagaimana mungkin bioskop desa dianggap menjadi kebutuhan mendesak masyarakat pedesaan?

Kritik semakin tajam karena usulan itu muncul di saat rakyat masih dibebani berbagai persoalan ekonomi. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan sulit, petani mengeluh soal pupuk, jalan rusak di banyak daerah belum tertangani, hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang masih belum merata. Di tengah kondisi tersebut, ide menggelontorkan anggaran negara untuk proyek hiburan dinilai sangat tidak sensitif terhadap realita rakyat.

Banyak warganet menyebut usulan itu sebagai bentuk kebijakan yang lahir dari ruang elite, namun minim pemahaman terhadap kehidupan masyarakat bawah. Sebab masyarakat desa hari ini bukan lagi masyarakat yang tertinggal informasi. Bahkan di pelosok, anak-anak kini lebih akrab dengan smartphone dibanding televisi. Warung kopi, pos ronda, hingga sawah pun tak lepas dari gadget dan media sosial.

Jika memang ingin membantu industri perfilman daerah, pemerintah dinilai lebih tepat memberikan dukungan digitalisasi bagi kreator lokal. Mulai dari bantuan alat produksi, pelatihan konten kreatif, akses internet murah, hingga promosi karya melalui platform digital yang jauh lebih efektif dan hemat anggaran dibanding membangun gedung bioskop baru.

Publik berharap para pembuat kebijakan lebih peka membaca arah perubahan zaman. Sebab program yang dipaksakan tanpa melihat kebutuhan nyata masyarakat hanya akan menjadi proyek mahal yang berakhir sepi, terbengkalai, dan kembali membebani uang rakyat. //Bang_Ali//