Sekolah Online, Tapi Harus Datang Ambil MBG: Kebijakan Setengah Matang yang Berpotensi Jadi Bahan Tertawaan

PORTALLENSA.COM// Pernyataan tajam dari Adian Napitupulu yang beredar di dunia maya kembali menyentil logika kebijakan publik. Kali ini, sorotannya mengarah pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai “tabrakan” dengan sistem pembelajaran daring di sejumlah daerah.

Bayangkan situasi ini: siswa tidak diwajibkan hadir ke sekolah karena masih mengikuti kelas online, tetapi di saat yang sama, mereka diminta datang ke sekolah hanya untuk mengambil jatah makanan. Pertanyaannya sederhana—di mana konsistensi kebijakan?

Antara Niat Baik dan Eksekusi yang Membingungkan

Program MBG sejatinya lahir dari niat mulia: memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi. Di tengah berbagai persoalan stunting dan ketimpangan akses pangan, kebijakan ini patut diapresiasi.

Namun, persoalan muncul ketika implementasi di lapangan tidak selaras dengan kebijakan lain. Ketika sekolah masih menerapkan sistem daring, seharusnya ada konsekuensi logis: seluruh aktivitas siswa tidak lagi berbasis kehadiran fisik. Memaksa siswa datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan justru menciptakan inkonsistensi.

Apakah ini sekadar miskomunikasi antarinstansi? Atau memang kebijakan yang belum dipikirkan secara utuh?

Risiko yang Diabaikan

Kebijakan “setengah jalan” seperti ini tidak hanya membingungkan, tapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru:

• Inefisiensi waktu dan biaya: Orang tua harus mengantar anak ke sekolah hanya untuk mengambil makanan.
• Ketimpangan akses: Tidak semua siswa memiliki kemudahan transportasi.
• Kontradiksi kebijakan: Jika alasan sekolah daring adalah efisiensi atau faktor tertentu (misalnya kondisi daerah), maka keharusan hadir secara fisik menjadi tidak relevan.

Alih-alih menyederhanakan, kebijakan ini justru menambah beban baru bagi masyarakat.

Di Mana Koordinasi Pemerintah?

Masalah ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi antar kebijakan. Program gizi berjalan sendiri, sementara kebijakan pendidikan berjalan di jalur berbeda. Padahal, keduanya menyasar subjek yang sama: siswa.

Kebijakan publik seharusnya tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga koheren dalam praktik. Tanpa koordinasi lintas sektor yang solid, program sebaik apa pun berisiko kehilangan makna.

Pilihan Rasional: Konsisten atau Adaptif

Jika memang sekolah masih harus daring, maka distribusi MBG seharusnya menyesuaikan:

• Diantar ke rumah siswa
• Dibagikan melalui titik distribusi terdekat
• Melibatkan pemerintah desa atau RT/RW

Sebaliknya, jika pemerintah ingin program berjalan optimal di sekolah, maka opsi pembelajaran tatap muka perlu dipertimbangkan secara menyeluruh—bukan setengah-setengah.

Publik Tidak Butuh Kebijakan “Aneh”

Kritik dari Adian mencerminkan kegelisahan publik yang lebih luas: masyarakat tidak anti kebijakan, tetapi mereka menuntut kebijakan yang masuk akal. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar program, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika logika sederhana saja terasa janggal, wajar bila masyarakat bertanya: ini solusi… atau justru masalah baru yang diciptakan oleh kebijakan itu sendiri? //Bang_Ali