18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR RI, Jadi Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – PORTALLENSA.COM || Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya memasuki babak penting. DPR RI mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).


Rapat Paripurna yang dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIB tersebut menjadi momentum bersejarah dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana yang merugikan negara maupun masyarakat.
Persetujuan pemerintah sebelumnya telah disampaikan dalam pembahasan tingkat I melalui perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Pemerintah menyatakan menyambut baik penyelesaian pembahasan RUU tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat instrumen hukum dalam pemberantasan tindak pidana.
Perjalanan Panjang Selama 18 Tahun
Pembahasan RUU Perampasan Aset bukanlah perjalanan singkat. Gagasan regulasi ini telah bergulir sejak 2008, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, selama bertahun-tahun, pembahasannya belum berhasil dituntaskan hingga akhirnya kembali menjadi prioritas legislasi DPR RI.
Pada 6 Oktober 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR melalui Komisi III.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan bersama.
Komisi III DPR kemudian membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas berbagai substansi dan menyerap masukan dari masyarakat serta para ahli.
Puncaknya, Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna mengambil keputusan akhir.
Enam Kelompok Tindak Pidana yang Menjadi Perhatian
Dalam materi yang disampaikan, pengaturan perampasan aset mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Pendanaan terorisme.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Perdagangan orang.
- Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah Non-Conviction Based Asset Forfeiture.
Mekanisme tersebut memungkinkan negara melakukan perampasan terhadap aset yang memenuhi persyaratan hukum dan terbukti berkaitan dengan tindak pidana, melalui prosedur yang ditentukan undang-undang.
Meski demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengelolaan Aset dan Pemulihan Kerugian Korban
Selain mengatur mekanisme perampasan, regulasi ini juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Negara akan mengatur lembaga atau badan khusus yang bertugas mengelola aset sitaan maupun aset rampasan agar dapat ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan hingga penjualan atau pelelangan sesuai ketentuan hukum.
Hasil pengelolaan aset diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara sekaligus mendukung pemulihan hak-hak korban tindak pidana, termasuk korban penipuan investasi ilegal dan kejahatan ekonomi lainnya.
Harapan Publik terhadap Pemberantasan Korupsi
Pengesahan regulasi yang telah dinantikan selama hampir dua dekade ini menjadi perhatian luas masyarakat.
Publik berharap kehadiran UU Perampasan Aset tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten untuk menutup ruang bagi pelaku kejahatan menikmati hasil tindak pidana.
Di sisi lain, transparansi pelaksanaan, pengawasan yang ketat, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak bersalah harus menjadi bagian penting dalam penerapannya.
Dengan hadirnya regulasi ini, masyarakat menaruh harapan besar agar upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia semakin kuat, sekaligus mampu mengembalikan aset negara dan memulihkan kerugian masyarakat.
Penulis: Tim Redaksi PortalLensa.com
Kang Gito / Bang Jati W.
