MBG Tak Ditolak, yang Dipersoalkan adalah Tata Kelolanya
Portallensa.com- Mencuatnya dugaan korupsi yang menyeret pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi tamparan keras bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kasus tersebut sekaligus membuka tabir berbagai persoalan dalam pelaksanaan program yang sebelumnya lebih banyak dipoles dengan klaim keberhasilan.
Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penambahan titik dapur baru dan memfokuskan perhatian pada evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Langkah tersebut dilakukan di tengah derasnya desakan dari para investor dan pengelola dapur MBG yang berharap ekspansi program terus berjalan.
Empat prioritas utama kini menjadi perhatian, yakni efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, pencegahan penyelewengan, serta transparansi pengelolaan keuangan. Sementara sekitar 27 ribu dapur yang telah beroperasi akan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan tujuan awal.
Keputusan tersebut seolah menjadi pengakuan bahwa di balik ambisi besar MBG, terdapat persoalan mendasar yang tidak bisa lagi ditutupi. Dugaan korupsi di tubuh BGN bukan sekadar ulah oknum, melainkan menjadi alarm bahwa tata kelola program bernilai triliunan rupiah ini menyimpan celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lebih mementingkan keuntungan dibandingkan pemenuhan gizi anak bangsa.
Bom waktu yang selama ini diperingatkan berbagai kalangan akhirnya meledak. Program yang sejak awal menuai kritik terkait mekanisme pengadaan, pengelolaan dapur, hingga sistem pengawasan, kini harus menghadapi ujian sesungguhnya. Publik pun mulai mempertanyakan, apakah orientasi utama MBG benar-benar untuk anak-anak Indonesia, atau justru telah bergeser menjadi proyek yang menggiurkan bagi segelintir kelompok.
Presiden yang selama ini menunjukkan optimisme tinggi terhadap keberhasilan MBG, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu seindah laporan yang diterima di pusat. Klaim bahwa peningkatan prestasi anak merupakan buah dari MBG juga menuai sorotan. Sebab, jauh sebelum program ini lahir, jutaan orang tua di seluruh Indonesia telah berjuang memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka tiga kali sehari, tujuh hari dalam sepekan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
Kontribusi keluarga dalam menjaga tumbuh kembang anak tidak bisa dihapus begitu saja oleh narasi bahwa negara adalah satu-satunya penyelamat. Apalagi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang membayangi pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas makanan, distribusi, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Masyarakat pada dasarnya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Tidak ada yang menentang upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun, yang dituntut publik adalah adanya pembenahan total terhadap tata kelola program tersebut. Sebab, program sebesar apa pun, jika dikelola tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, hanya akan menjadi ladang korupsi yang pada akhirnya mengkhianati tujuan mulianya sendiri.
Kasus dugaan korupsi di tubuh BGN harus menjadi momentum untuk melakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar mencari kambing hitam atau menjadikan beberapa orang sebagai tumbal. Publik berhak mengetahui ke mana anggaran mengalir, siapa yang menikmati keuntungan terbesar, dan apakah manfaat program benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
Karena sesungguhnya, ancaman terbesar bagi Program Makan Bergizi Gratis bukanlah kritik masyarakat, melainkan korupsi dan tata kelola yang buruk. Sebab, ketika uang rakyat yang seharusnya menjadi sumber gizi bagi generasi masa depan justru diselewengkan, maka yang dirampas bukan hanya anggaran negara, tetapi juga masa depan anak-anak Indonesia. //Bang_Ali//
